Sertifikasi SNI Masker Kain

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merumuskan Standar Nasional Indonesia (SNI). Tujuannya untuk menjaga kualitas masker kain di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).

Masker kain SNI ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil – Masker dari kain melalui Keputusan Kepala BSN Nomor No.408/KEP/BSN/9/2020 pada 16 September 2020. Dalam SNI 8914:2020, masker dari kain diklasifikasikan dalam tiga tipe.

Berikut 3 tipe masker kain SNI:

1. Tipe A untuk penggunaan umum

  • Minimal dua lapis kain
  • Daya tembus udara di ambang 15-65 cm3/cm2/detik
  • Kadar formaldehida bebas hingga 75 mg/Kg
  • Daya serap sebesar ≤ 60 detik
  • Tahan luntur warna terhadap pencucian, keringat asam, basa, serta saliva


2. Tipe B untuk penggunaan filtrasi bakteri

  • Minimal dua lapis kain
  • Kadar formaldehida bebas hingga 75 mg/Kg
  • Daya serap sebesar ≤ 60 detik
  • Tahan luntur warna terhadap pencucian, keringat asam, basa, serta saliva
  • Lulus uji efisiensi filtrasi bakteri (ambang batas ≥ 60 persen)
  • Mengukur mutu masker tekanan diferensial (ambang batas ≤ 15)


3. Tipe C untuk penggunaan filtrasi partikel

  • Minimal dua lapis kain
  • Kadar formaldehida bebas hingga 75 mg/Kg
  • Daya serap sebesar ≤ 60 detik
  • Tahan luntur warna terhadap pencucian, keringat asam, basa, serta saliva
  • Lulus uji efisiensi filtrasi partikulat (ambang batas ≥ 60 persen)
  • Mengukur mutu masker tekanan diferensial (ambang batas ≤ 21)


SNI tersebut mempersyaratkan masker yang paling efektif digunakan adalah kain dari serat alam seperti katun. Ditambah dua lapisan kain chiffon mengandung polyester-spandex yang mampu menyaring 80-99% partikel, tergantung pada ukuran partikelnya.

dimasa pandemik wabah Covid-19 ini Masker kain SNI wajib digunakan dalam aktivitas di luar rumah. Bahkan saat berada di ruangan tertutup seperti kantor, pabrik, tempat perbelanjaan, maupun transportasi umum.

Dalam SNI masker kain, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi pihak produsen, terutama dalam pemberian penandaan pada masker, di antaranya sebagai berikut.

  • Mencantumkan merek pada kemasan
  • Mencantumkan negara pembuat
  • Mencantumkan jenis serat pada setiap lapisan kain
  • Mencantumkan kemampuan masker, seperti anti bakteri dan anti air
  • Mencantumkan label ‘cuci sebelum dipakai’
  • Mencantumkan petunjuk pencucian
  • Mencantumkan bahan dasar kain

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi BSN, Zul Amri mengatakan bahwa peraturan SNI masker kain ini masih bersifat sukarela atau tidak wajib. Artinya pihak produsen tidak wajib mengikuti ketentuan SNI yang telah ditetapkan BSN.

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menjelaskan penerapan masker kain SNI bukan berarti semua masker kain yang tidak berstandar tidak bermanfaat. Namun standarisasi diterapkan untuk masyarakat yang berada di wilayah zona merah.

Produk Air Minum Dalam Kemasan Ilegal

Produk Air Minum Dalam Kemasan Ilegal

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ilegal. Produk tersebut tidak punya izin edar (MD).

“Kami sudah sampaikan kepada produsen untuk segera menarik produknya dalam waktu sebulan. Kalau tidak, kami akan publikasikan,” kata Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, BPOM, Roy Sparingga dalam jumpa persnya tentang AMDK di Jakarta, Rabu(3/11).

Adanya produk AMDK ilegal ini diketahui setelah mereka melakukan pemeriksaan kembali dari temuan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Sebelumnya, YLKI menemukan sembilan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), memiliki koloni bakteri mendekati ambang batas. Bahkan, ada dua produk di atas ambang batas.

Sebanyak tujuh dari 11 merk yang diuji adalah produk dari anggota asosiasi. Ketujuh merk adalah Kaspian, Club, Round 88, Prim-a, VIT, Sega dan Pasti.

Atas dasar temuan YLKI, BPOM lalu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. “Diantaranya audit sarana produksi,” kata dia.

Hasil audit BPOM menyatakan bahwa 11 itu produk aman dikonsumsi. Termasuk AMDK yang ilegal juga dinyatakan aman dikonsumsi. “Namun, produksi dari 11 produk itu ada yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Beberapa perbaikan yang harus dilakukan, kata Roy, misalnya dari proses produksi dan pelatihan sumber daya manusia. “Sebab, pada proses produksi tidak boleh sedikitpun ada peluang untuk bisa kontaminasi,” kata dia.

Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), memastikan produk AMDK ilegal bukan dari anggota asosiasi. “Sebab,
syarat menjadi anggota Aspadin harus memiliki SNI dan MD,” kata Ketua Aspadin Hendro Baroeno.

Saat ini, ada sekitar 500 perusahaan yang memproduksi AMDK. “Sedangkan anggota Aspadin hanya 183 perusahaan,” kata dia.

EKA UTAMI APRILIA

Sumber: tempo.co

Identifikasi barcode Halal melalui smartphone

Identifikasi barcode Halal melalui Smartphone. Bekerja sama dengan LPPOM MUI.

 “Ini adalah implementasi lanjutan dari kerjasama antara LPPOM MUI dengan BlackBerry yang akan terus memberikan kemudahan informasi halal kepada masyarakat, ” ujar Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, pada acara Halal bi Halal dengan pimpinan produsen perusahaan produk halal dan wartawan di Bogor. (21/08)
Scan barcode halal via BlackBerry sangat mudah. Pengguna cukup mengunduh aplikasi halalmui di Blacberry App World secara gratis. Setelah instalasi, arahkan kamera pada barcode kemasan. Jika produk tersebut sudah bersertifikat halal, maka akan muncul data informasi terkait produk tersebut.
Sebelumnya, LPPOM MUI bekerjasama dengan GS1 juga telah meluncurkan fasilitas ini melalui ponsel android dengan nama ProhalalMUI. Sejak diluncurkan aplikasi ini telah diunduh sebanyak 4.400 kali. Sedangkan halalMUI on BlackBerry telah diunduh sebanyak 4.660 kali.
Walau baru mengidentifikasi 40% dari total 47 ribu produk ritel, wakil direktur LPPOM MUI, Sumunar Jati optimis semua produk akan teridentifikasi.
“Kami berharap, pihak perusahaan juga turut membantu memberikan data Barcode-nya sehingga informasi produk halal semakin terdistribusi dengan baik,” harap Sumunar Jati. (islampos)

18 Perusahaan perusak lingkungan di Jabar diseret ke Pengadilan

18 Perusahaan perusak lingkungan di Jabar diseret ke Pengadilan

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyebut masih banyak perusahaan nakal yang melakukan perusakan terhadap lingkungan. Dalam kurun waktu dua tahun bahkan 18 perusahaan perusak lingkungan tercatat sudah diseret ke pengadilan.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Aher tersebut disela, Penandatanganan Peraturan Bersama tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Gedung Sate, Bandung, Kamis (21/8).

“Pelanggaran bermacam mulai dari administratif hingga pidana. Tahun 2013 terdapat 83 perusahaan yang terkena sanksi administrasi akibat pelanggaran lingkungan dimana 11 di antaranya masuk ranah hukum pidana,” terangnya. Adapun pada 2014, 36 perusahaan yang dikenai sanksi administrasi sedangkan 7 di antaranya masuk ranah hukum pidana.

Dia mengaku, meski secara kuantitas masih rendah, tapi ini sudah harus diantisipasi. Dia pun mengingatkan bagaimana supaya ada kesadaran dari perusahaan untuk tidak melakukan pelanggaran lingkungan. “Kita ingin bangun kesadaran dan kesepakatan. Karena di pengadilan juga kita bisa kalah dalam urusan pembuktian,” jelasnya.

Dia pun kemudian memberikan ancaman kepada perusahaan yang merusak lingkungan agar tidak diberi pinjaman modal oleh perbankan.

“Ya nanti kita akan kasih label (perusahaan), mana yang emas, hijau, biru, merah dan mana yang hitam,” ujarnya.

Sumber : merdeka.com