Author: admin@ms

Proses sertifikasi Halal berdasarkan alur BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri sebagai Pemohon dengan melampirkan sejumlah persyaratan dokumen (terdiri dari data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk)
2. BPJPH akan meneliti seluruh persyaratan-persyaratan yang diajukan Anda
3. Anda menentukan LPH untuk memeriksa produk yang dijual atau dimakan
4. LPH akan melakukan pemeriksaan atau pengujian produk yang dijual atau dimakan, kemudian hasilnya diserahkan ke MUI untuk mendapatkan fatwa halal sebuah produk. LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk
5. Dari hasil pemeriksaan LPH, MUI melaksanakan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal
6. BPJPH selanjutnya akan menerbitkan sertifikat dan label halal berdasarkan hasil fatwa MUI.

Secara Umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara online. melalui website LPPOM MUI (www.halalmui.org) atau langsung ke website : www.e-lppommui.org.
2. Mengisi data pendaftaran : status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk.
3. Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal melalui Bendahara LPPOM MUI di email : bendaharalppom@halalmui.org Komponen biaya akad sertifikasi halal mencakup :
   • Honor audit
   • Biaya sertifikat halal
   • Biaya penilaian implementasi SJH
   • Biaya publikasi majalah Jurnal Halal
     *) Biaya tersebut diluar transportasi dan akomodasi yang ditanggung perusahaan
4. Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya : Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.
5. Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen
6. Penerbitan Sertifikat Halal.

Manual sistem sertifikasi halal online (Cerol-SS23000), diunduh dibawah ini:

– User Manual Manufacturing Industry (Indonesia) Ver 2.3 (Efektif Mei 2017)

– User Manual Manufacturing Industry (English) Ver 2.3 (Effective May 2017)

– User Manual Restaurant (Indonesia) Ver 1.2

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat Halal yaitu:

Menerapkan Sistem Jaminan Halal (HAS 2300)

Produsen yang hasil produknya ingin mendapatkan sertifikat Halal wajib menerapkan Sistem Jaminan Halal atau Halal Assurance System (HAS) 23000.

Apakah itu Sistem Jaminan Halal?
Untuk lebih jelasnya silakan klik tautan ini Standar Sistem Jaminan Halal

Produk Tidak Mengandung Bahan Haram

Produk yang akan didaftarkan untuk sertifikasi Halal tidak boleh mengandung bahan yang diharamkan, seperti babi, darah, bahan dari organ tubuh manusia dan alkohol maupun bahan lain yang diharamkan menurut syariat Islam. Termasuk juga tidak boleh mengandung unsur najis.

Produk hewan yang Disembelih Tanpa Menyebut Nama Allah atau Tidak Sesuai Syariat Islam

Khusus Produk hewan yang didaftarkan sertifikat Halal juga tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari hewan yang dipotong atau disembelih yang tidak sesuai syariat Islam.

Memiliki Tim Penyelia Halal

Produsen harus memiliki personil yang kompeten untuk memastikan Sistem Jaminan Halal diterapkan secara konsisten

Untuk pelatihan Penyelia Halal dapat klik tautan ini :
pelatihan Tim Penyelia Halal
Pelatihan Tim Auditor Halal

Biaya Sertifikasi Halal tergantung jenis usahaa dan jenis produk, adapun perkiraan besarnya Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut:

• Biaya pendaftaran sertifikat halal sebesar Rp. 100 ribu s/d Rp. 500 ribu
• Biaya pemeriksaan produk sebesar Rp. 3,5 juta s/d Rp. 4 juta
• Biaya penerbitan sertifikat:
  • Usaha kecil dan menengah sebesar Rp. 150 ribu s/d Rp. 1,5 juta
  • Usaha menengah dan besar sebesar Rp. 1,5 juta s/d Rp. 5 juta.

Besarnya biaya Seryifikasi di atas belum termasuk untuk biaya pelatihan dan konsultasi bagi produsen yang ingin mendapatkan bimbingan teknik memperoleh sertifikasi Halal

Untuk informasi lebih detail silakan hubungi kami di
https://wa.me/6285811210875

Ada 11 Kriteria Sistem Jaminan Halal, yaitu:

1. Kebijakan Halal
   Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan.
   
2. Tim Manajemen Halal
   Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.
   
3. Pelatihan dan Edukasi
   Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.
   
4. Bahan
   Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.
   
5. Produk
   Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.
   
6. Fasilitas Produksi
   • Industri pengolahan:
     1. Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis;
     2. Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.
   • Restoran/Katering/Dapur:
     1. Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal;
     2. Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal.
   • Rumah Potong Hewan (RPH):
     1. Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal;
     2. Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi;
     3. Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal;
     4. Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.
        
7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis
   Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.
   
8. Kemampuan Telusur (Traceability)
   Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).
   
9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria
   Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.
   
10. Audit Internal
    Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
    
11. Kaji Ulang Manajemen
    Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.