Prosedur Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag RI

Prosedur Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag RI
Prosedur Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag RI

Proses sertifikasi Halal berdasarkan alur BPJPH adalah sebagai berikut:

  1. Mendaftarkan diri sebagai Pemohon dengan melampirkan sejumlah persyaratan dokumen (terdiri dari data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk)
  2. BPJPH akan meneliti seluruh persyaratan-persyaratan yang diajukan Anda
  3. Anda menentukan LPH untuk memeriksa produk yang dijual atau dimakan
  4. LPH akan melakukan pemeriksaan atau pengujian produk yang dijual atau dimakan, kemudian hasilnya diserahkan ke MUI untuk mendapatkan fatwa halal sebuah produk. LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk
  5. Dari hasil pemeriksaan LPH, MUI melaksanakan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal
  6. BPJPH selanjutnya akan menerbitkan sertifikat dan label halal berdasarkan hasil fatwa MUI.

Prosedur Sertifikasi Halal LPPOM MUI

Prosedur Sertifikasi Halal
Prosedur Sertifikasi Halal

Secara Umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut :

  1. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara online. melalui website LPPOM MUI (www.halalmui.org) atau langsung ke website : www.e-lppommui.org.
  2. Mengisi data pendaftaran : status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk.
  3. Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal melalui Bendahara LPPOM MUI di email : bendaharalppom@halalmui.org Komponen biaya akad sertifikasi halal mencakup :
    • Honor audit
    • Biaya sertifikat halal
    • Biaya penilaian implementasi SJH
    • Biaya publikasi majalah Jurnal Halal
      *) Biaya tersebut diluar transportasi dan akomodasi yang ditanggung perusahaan
  4. Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya : Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.
  5. Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen
  6. Penerbitan Sertifikat Halal.

Manual sistem sertifikasi halal online (Cerol-SS23000), diunduh dibawah ini:

– User Manual Manufacturing Industry (Indonesia) Ver 2.3 (Efektif Mei 2017)

– User Manual Manufacturing Industry (English) Ver 2.3 (Effective May 2017)

– User Manual Restaurant (Indonesia) Ver 1.2

Syarat Sertifikasi Halal

Syarat Sertifikasi halal
Syarat Sertifikasi halal

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat Halal yaitu:

Menerapkan Sistem Jaminan Halal (HAS 2300)

Produsen yang hasil produknya ingin mendapatkan sertifikat Halal wajib menerapkan Sistem Jaminan Halal atau Halal Assurance System (HAS) 23000.

Apakah itu Sistem Jaminan Halal?
Untuk lebih jelasnya silakan klik tautan ini Standar Sistem Jaminan Halal

Produk Tidak Mengandung Bahan Haram

Produk yang akan didaftarkan untuk sertifikasi Halal tidak boleh mengandung bahan yang diharamkan, seperti babi, darah, bahan dari organ tubuh manusia dan alkohol maupun bahan lain yang diharamkan menurut syariat Islam. Termasuk juga tidak boleh mengandung unsur najis.

Produk hewan yang Disembelih Tanpa Menyebut Nama Allah atau Tidak Sesuai Syariat Islam

Khusus Produk hewan yang didaftarkan sertifikat Halal juga tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari hewan yang dipotong atau disembelih yang tidak sesuai syariat Islam.

Memiliki Tim Penyelia Halal

Produsen harus memiliki personil yang kompeten untuk memastikan Sistem Jaminan Halal diterapkan secara konsisten

Untuk pelatihan Penyelia Halal dapat klik tautan ini :
pelatihan Tim Penyelia Halal
Pelatihan Tim Auditor Halal

Biaya Sertifikasi Halal

Biaya Sertifikasi Halal
Biaya Sertifikasi Halal

Biaya Sertifikasi Halal tergantung jenis usahaa dan jenis produk, adapun perkiraan besarnya Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut:

  • Biaya pendaftaran sertifikat halal sebesar Rp. 100 ribu s/d Rp. 500 ribu
  • Biaya pemeriksaan produk sebesar Rp. 3,5 juta s/d Rp. 4 juta
  • Biaya penerbitan sertifikat:
    • Usaha kecil dan menengah sebesar Rp. 150 ribu s/d Rp. 1,5 juta
    • Usaha menengah dan besar sebesar Rp. 1,5 juta s/d Rp. 5 juta.

Besarnya biaya Seryifikasi di atas belum termasuk untuk biaya pelatihan dan konsultasi bagi produsen yang ingin mendapatkan bimbingan teknik memperoleh sertifikasi Halal

Untuk informasi lebih detail silakan hubungi kami di
https://wa.me/6285811210875

Sistem Jaminan Halal

Sistem Jaminan Halal
Sistem Jaminan Halal

Ada 11 Kriteria Sistem Jaminan Halal, yaitu:

  1. Kebijakan Halal
    Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan.
  2. Tim Manajemen Halal
    Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.
  3. Pelatihan dan Edukasi
    Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.
  4. Bahan
    Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.
  5. Produk
    Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.
  6. Fasilitas Produksi
    • Industri pengolahan:
      1. Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis;
      2. Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.
    • Restoran/Katering/Dapur:
      1. Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal;
      2. Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal.
    • Rumah Potong Hewan (RPH):
      1. Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal;
      2. Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi;
      3. Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal;
      4. Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.
  7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis
    Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.
  8. Kemampuan Telusur (Traceability)
    Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).
  9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria
    Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.
  10. Audit Internal
    Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
  11. Kaji Ulang Manajemen
    Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan. 

Sertifikasi SNI Masker Kain

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merumuskan Standar Nasional Indonesia (SNI). Tujuannya untuk menjaga kualitas masker kain di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).

Masker kain SNI ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil – Masker dari kain melalui Keputusan Kepala BSN Nomor No.408/KEP/BSN/9/2020 pada 16 September 2020. Dalam SNI 8914:2020, masker dari kain diklasifikasikan dalam tiga tipe.

Berikut 3 tipe masker kain SNI:

1. Tipe A untuk penggunaan umum

  • Minimal dua lapis kain
  • Daya tembus udara di ambang 15-65 cm3/cm2/detik
  • Kadar formaldehida bebas hingga 75 mg/Kg
  • Daya serap sebesar ≤ 60 detik
  • Tahan luntur warna terhadap pencucian, keringat asam, basa, serta saliva


2. Tipe B untuk penggunaan filtrasi bakteri

  • Minimal dua lapis kain
  • Kadar formaldehida bebas hingga 75 mg/Kg
  • Daya serap sebesar ≤ 60 detik
  • Tahan luntur warna terhadap pencucian, keringat asam, basa, serta saliva
  • Lulus uji efisiensi filtrasi bakteri (ambang batas ≥ 60 persen)
  • Mengukur mutu masker tekanan diferensial (ambang batas ≤ 15)


3. Tipe C untuk penggunaan filtrasi partikel

  • Minimal dua lapis kain
  • Kadar formaldehida bebas hingga 75 mg/Kg
  • Daya serap sebesar ≤ 60 detik
  • Tahan luntur warna terhadap pencucian, keringat asam, basa, serta saliva
  • Lulus uji efisiensi filtrasi partikulat (ambang batas ≥ 60 persen)
  • Mengukur mutu masker tekanan diferensial (ambang batas ≤ 21)


SNI tersebut mempersyaratkan masker yang paling efektif digunakan adalah kain dari serat alam seperti katun. Ditambah dua lapisan kain chiffon mengandung polyester-spandex yang mampu menyaring 80-99% partikel, tergantung pada ukuran partikelnya.

dimasa pandemik wabah Covid-19 ini Masker kain SNI wajib digunakan dalam aktivitas di luar rumah. Bahkan saat berada di ruangan tertutup seperti kantor, pabrik, tempat perbelanjaan, maupun transportasi umum.

Dalam SNI masker kain, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi pihak produsen, terutama dalam pemberian penandaan pada masker, di antaranya sebagai berikut.

  • Mencantumkan merek pada kemasan
  • Mencantumkan negara pembuat
  • Mencantumkan jenis serat pada setiap lapisan kain
  • Mencantumkan kemampuan masker, seperti anti bakteri dan anti air
  • Mencantumkan label ‘cuci sebelum dipakai’
  • Mencantumkan petunjuk pencucian
  • Mencantumkan bahan dasar kain

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi BSN, Zul Amri mengatakan bahwa peraturan SNI masker kain ini masih bersifat sukarela atau tidak wajib. Artinya pihak produsen tidak wajib mengikuti ketentuan SNI yang telah ditetapkan BSN.

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menjelaskan penerapan masker kain SNI bukan berarti semua masker kain yang tidak berstandar tidak bermanfaat. Namun standarisasi diterapkan untuk masyarakat yang berada di wilayah zona merah.

SEO website awal

  1. Cek Indek Google
  2. Konten berkualitas

1. Cek Indek Google

Caranya adalah dengan membuka halaman pencarian google kemudian klik site:namawebsiteanda.com

Hasil halaman pencarian akan menampilkan semua halaman dan postingan yang ada di website namawebsiteanda.com yang sudah ter-index oleh Google.
Misal : site:mochamadsutarsono.com maka anda akan mendapatkan hasil semua halaman dan post di website mochamadsutarsono.com yang sudah terindek oleh Google.

Jika halaman atau postingan yang anda buat tidak terdapat dalam halaman hasil pencarian Google maka berarti halama atau post anda belum terindek.

Bagaimana cara agar halaman atau post dapat terindek oleh Google